Terlahir dari pasangan Ayahanda H Abdul Hamid dengan Ibunda Hj Mastiah, semasa kecil ia sudah tanamkan tekad untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pegawai negeri sipil. Sejak mulai bekerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau, pada 1982 lalu, ia terus bertukus lumus dengan disiplin waktu yang ketat.
Tak heran, ia banyak bergelimang dan ditempa soal peningkatan kinerja sebagai PNS di lingkungan Bappeda. Inilah bekal hidup yang ia torehkan dalam perjuangan dalam menata konsep dan program pembangunan yang selaras dan seimbang.
"Ya, selama saya bekerja di Bappeda, banyak ilmu yang saya dapat. Terutama soal disiplin kerja dan waktu yang harus dikerjakan sesuai dengan target," ucap Anak sulung dari tujuh bersaudara ini, kepada Che Puan, pekan lalu.
Perempuan lulusan Univesitas Riau, Fakultas Ekonomi ini, berkeyakinan bahwa, sejak ia dipercaya untuk menjabat kedua kali sebagai kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kebupaten Bengkalis, ia terus berbicara tentang pengarusutamaan gender.
Menurutnya, sesuai dengan Inpres Nomor 9/2000, sebagai strategi untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
Seluruh kebijakan ini, kata Farida, dapat dilakukan melalui program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan (Deputi PUG Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI).
"Program yang menyangkut pengarusutamaan gender ini dapat dilakukan melalui pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi," ucap perempuan lulusan Sekolah Dasar Negeri 06 di Pekanbaru ini. (bagian 1)*
0 komentar:
Posting Komentar